Hakimyang memeriksanya membatalkan penetapan tersebut;Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakimmempertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan NegeriPasaman Barat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadilidalam tingkat pertama dalam bentuk gugatan terhadap tuntutan pembatalanPenetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 16 / Pdt.P / 2016 /PN.Psb tanggal 31 Maret 2016, atau apakah upaya hukum yang benarterhadap pembatalan

penetapan Pengadilan Negeri Pasaman Barattersebut, mengingat penetapan dimaksud merupakan produk PengadilanNegeri Pasaman Barat dalam tingkat pertama dan terakhir;Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dan praktek peradilan,Penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atauvoluntair pada umumnya merupakan putusan peradilan tingkat pertama yangHalaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Psbbersifat pertama dan terakhir, dan terhadap putusan yang bersifat

REJEKI SAKA JAYA sangat keberatanterhadap Penetapan Pengadilan No. 505/Pdt.P/2009/PN.Sby tanggal 28 Juli2009; dan menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabayaini melalui gugatan sekarang ini.Selanjutnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya; supayaPenggugat selaku Komisaris PT. REJEKI SAKA JAYA ditetapkan sebagaiWali Pengampu dari Direktur PT.

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasiadalah Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tentang WaliPengampu No. 505/Pdt.P/2009/PN.Sby tanggal 28 Juli 2009 dimanaHal. 9 dari 19 hal. Put.

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasitentang pembatalan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/Pdt.P/2009/PN.Sby tentang Wali Pengampu adalah gugatan kurangpihak, sebab Pemohon Kasasi ditetapbkan sebagai wali pengampuberdasarkan kuasa dari : Lilik Widjojo, Ingawati Widjojo, Akianto Widjojo(anak kandung dari Bpk Soewito Widjojo) berdasarkan surat kuasatanggal 28 Mei 2009 karena Lilik Widjojo, Ingawati Widjojo, AkiantoWidjojo ikut sebagai para pihak dalam gugatan ini (yang

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasitentang Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 505/Pdt.P/2009/PN.Sby tentang Wali Pengampu adalah gugatan yang kabur tidak jelas arah gugatannya (obscure libels) ;Dimana gugatan Penggugat/Terbanding/sekarang Termohon Kasasisangat tidak jelas tujuannya, apakah tentang Pembatalan Penetapan WaliPengampu Pengadilan Negeri No. 505/Pdt.P/2009/PN.Sby? apakahtentang Perbuatan Melawan Hukum ? apakah tentang wanprestasi ?

Posita Bab Dalam Pokok Perkara poin 3 memori banding dari PemohonKasasi/Pembanding/Tergugat tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimTinggi, yakni Penetapan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri SurabayaNo. 694/Pdt.G/2009/PN.Sby yang dibacakan pada tanggal 9 Pebruari2009 adalah bertentangan dengan hukum sebab yang menjadi obyekgugatan yakni Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri tentang WaliPengampu No. 505/Pdt.P/2009/PN.Sby sementara :Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, Sita Jaminan hanya dapatditerapkan

Bahwa, berdasarkan Bukti bukti pada point 5 dan 6 pada PetitumGugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 419 /Pdt.P / 1994 / PN.Sby, tertanggal 26 Maret 1994, maka Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk Meninjau kembali Penetapan PN.Surabaya tersebut di atas karena adanya Cacat Hukum dari alasan alasandi ajukannya Permohonan Penetapan tersebut dan adanya alat buktiberupaKutipan Akta Nikah Yang Palsu milik Tergugat, maka Penggugat mohon agarKetua Pengadilan Negeri

Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesarRp.30.000,00 ( tiga puluh ribu rupiah ) ;Adalah cacat hukum sehinggaPenetapan tersebut dibatalkan demi hukum ;Menimbang, bahwa....Menimbang, bahwa apakah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukangugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebutdiatas, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda Pl sampai dengan P7,bahwa benar Penggugat adalah isteri sah dari almarhum SUTOPO alias HR.MUSTOFA

., dan Rekan, paraAdvokat yang berkantor di Jalan Melawai VIII Nomor 10 D, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2013, yang berisiPermohonan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor700/Pdt.P/2012/PN Jkt Sel. tanggal 7 Agustus 2012 yang telah terdaftar diMahkamah Agung dengan Register Nomor 3/Pen/Pdt/2013, sebagai Pemohon;Menimbang, bahwa isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor 700/Pdt.P/2012/PN Jkt Sel. tanggal 7 Agustus 2012 adalah sebagaiberikut

;Menimbang, bahwa dalam pasal 30 ayat (1) UU No.5 Th.2004Tentang Perubahan atas UU.No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agungpada pokoknya dinyatakan bahwa Upaya hukum pembatalan PenetapanPengadilan Negeri dari semua lingkungan peradilan adalah melalui kasasi ;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Pembanding tanggal29 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjukpada tanggal 3 Agustus 2010 Register Nomor : 38/Pdt.G/2010/PN.Ngjk.adalah pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal15

beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiVTergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :1Bahwa, Judex Facti kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya sebabyang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugatadalah tentang Pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal8 April 2002 Nomor : 270/Pdt.P/2002/PN.Sby, dan berdasarkan ketentuanPasal 30 ayat (I) Undang Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungyang berisi antara lain :"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atauPenetapan PengadilanPengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :a.

dengan demikian untuk Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Surabayatanggal 8 April 2002 Nomor : 270/Pdt.P/2002/PN.Sby. tersebut di atasharuslah dengan diajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI.yang berhak membatalkan Penetapan dimaksud untuk itu mohon akta, jadibukan melalui gugatan perdata oleh karena Obyek Penetapan PenetapanNegeri tidaklah dapat diajukan pembatalan melalui gugatan, sehingga JudexFacti telah salah mengetrapbkan hukum dan beracara, serta PengadilanTinggi Jawa Timur di Surabaya

Yudistira No. 19 Tuban ;Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Rekonpensi yang menuntut biayapendidikan dan pengasuhan serta pembagian waris untuk anak yang diangkat oleh TergugatRekonpensi, menurut hemat Majelis hakim adalah merupakan dua hal yang berdiri sendiridan tidak bisa digabungkan dengan Gugatan Penggugat Konpensi yang pada pokoknyaPenggugat Konpensi menuntut pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban No. 10/Pdt.P/2009/PN.

TBN mengenai Pengangkatan anak atas anak Tergugat yang bernamaBerliana Putri Ghasani ;Menimbang, bahwa untuk itu diperlukan adanya Gugatan tersendiri yang memerlukanpembuktian tersendiri pula dan1819tidak dapat digabungkan serta tidak ada hubungannya dengan Gugatan PenggugatKonpensi di atas mengenai pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelishakim menilai bahwa Gugatan Penggugat Rekonpensi ini haruslah dinyatakan ditolak

denganpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan olehsesuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah permohonan pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri BogorNo. 188/Pdt.P/2011/PN.Bgr. tanggal 29 Februari 2012 tentang pengampuanPenggugat a quo;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P13 dan SaksiSaksi yaitu1.

menyerahkanPemeliharaan Anak (Pemohon Il) kepada Yonedi dan Enny Fachria, yangkemudian diajukan permohonan pengangkatan anak atas nama Melati PutriLestari (Pemohon II) ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan dikabulkan dalamHalaman 7 dari 10 Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PN.PbrPenetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 198/Pdt.P/2001/PN.Pbr,dikarenakan selama berada dalam keluarga angkatnya Pemohon II (Melati PutriLestari) sering mendapatkan perlakuan kasar, sering dimarahi dan dipukuli,maka mohon Pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :198/Padt.P/2001/PN.Pbr, tanggal 24 Oktober 2001 ;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonan ParaPemohon, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan buktibukti suratyang diberi tanda P1 s/d P8 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telahdisesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alatbukti surat dalam permohonan ini, dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksiyang masingmasing memberikan keterangan dibawah disumpah

dalam perkara inikarena sesungguhnya sebagaimana yang pemohon sampaikan di atas, telahmemenuhi persyaratan formil karena sudah sepatutnya untuk diterima dandikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan tersebut di atas:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi semula Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatantentang pembatalan

penetapan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 75 Pdt.P/1990/PN.Ngjk, mengenai pengangkatan anak;Bahwa berdasarkan Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahanke dua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 upaya hukum pembatalanpenetapan pengadilan negeri adalah dengan mengajukan kasasi bukan dengan gugatan,lagi pula alasanalasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

., tersebut, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 haruslah dinyatakan telahberakhir dan gugur serta beralasan hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum untuk dilaksanakan dan haruslah dibatalkan;Ad.2.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada pokoknyadinyatakan bahwa Upaya Hukum Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri darisemua lingkungan Peradilan adalah melalui Kasasv.Dengan demikian maka pertimbangan

., tersebut, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2013 haruslah dinyatakan telahberakhir dan gugur serta beralasan hukum dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum untuk dilaksanakan dan haruslah dibatalkan;Ad.2.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada pokoknyadinyatakan bahwa Upaya Hukum Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri darisemua lingkungan Peradilan adalah melalui Kasasv.Dengan demikian maka pertimbangan

,Para Penggugat diwakili olehkuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidakmenyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut,Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atauketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga M ajelisHakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungandengan gugatan pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Bangil No. 26/Pdt.P/2014/PN .Bil tanggal30 Juni 2014 yang diajukan oleh Para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akanmelanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihakyang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acaraverstek ;Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiranTergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalildalil gugatan para

lancarnya bapak LIONGSOESANTO dalam beraktifitas maupun berkomunikasi dengan masyarakatumum, maka pengampuan yang diajukan oleh Tergugat (Hanny Soesanto)menjadi tidak berdasar hukum;17.Bahwa oleh karena permohonan pengampuan tersebut tidak berdasarkandengan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta yang adamengenai kondisi kesehatan bapak LIONG SOESANTO, maka PenetapanPengadilan Negeri Surabaya Nomor : 799/Pdt.P/2016/PN.Sby tertanggal 26September 2016 menjadi batal demi hukum;18.Bahwa Gugatan Pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri SurabayaHalaman 5 Putusan Perdata Gugatan 283/Pat.G/2017/PN Sby.Nomor : 799/Pdt.G/2016/PN.Sby ini didasarkan dengan alat bukti otentikdan berdasar hukum dan fakta yang ada;Berdasarkan halhal yang Penggugat uraikan diatas; maka Penggugat mohonBapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq.

tuntutan agar gugatan Penggugatditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya maka Tergugattelah mengajukan 26 (dua puluh enam) bukti surat tanoa mengajukan saksi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanHalaman 26 Putusan Perdata Gugatan 283/Padt.G/2017/PN Sby.mempertimbangkan apakah Penggugat berhasil membuktikan dalildalilgugatannya atau sebaliknya Tergugat berhasil membuktikan dalildalilbantahannya;Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan penggugat adalahberkaitan dengan pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :799/Pdt.P/2016/PN.Sby tertanggal 26 September 2016, maka terlebih dulu akandipertimbangkan tentang norma hukum tentang perkara yang berkaitan denganperkara yang bersifat voluntair (tidak mengandung sengketa) dan perkaraContensiosa (mengadung sengketa);Menimbang, bahwa perkaraperkara voluntair berdasarkan BukuPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Buku Il Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45sampai dengan

Hal 15 dari 18Penetapan Pengadilan Negeri terhadap pengangkatan Tergugat sebagai wali dari anakPenggugat;Menimbang, bahwa pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri dilakukan melalui upayahukum, tidak dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri yang mengeluarkanpenetapan, oleh karena Pengadilan Negeri tidak ada kewenangan untuk memeriksa dan memutuskembali terhadap apa yang telah ditetapkan dan diputuskan;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan tersebut maka formalitasgugatan Penggugat

Pengabungan beberapa gugatan ke dalam satu gugatan adalah tidak sahmenurut hukum;Bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah menggabungkanbeberapa gugatan ke dalam satu Surat Gugatan, yaitu: Gugatan perbuatan melawan hukum; Gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor71/Pdt.P/2007/PN.Dpk. tanggal 3 Oktober 2007;Halaman 21 dari 47 Hal. Put.

Nomor 329 PK/Pdt/2017adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, yang menjadiyurisdiksi Peradilan Umum;Bahwa gugatan pembatalan balik nama sertifikat adalah gugatan yangdiajukan oleh Penggugat terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yangmenjadi yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa gugatan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri adalah gugatanbiasa yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang merasadirugikan

2017Bahwa yang juga menjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam perkara inisehingga diajukan Peninjauan Kembali adalah karena Majelis Hakimsamasekali tidak mempertimbangkan dan memutus Eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat Ill yaitu bahwa telah terjadi penggabunganbeberapa perkara dalam satu gugatan;Bahwa sebagaimana diketahui, keberatankeberatan dari Tergugat Illatas penggabungan beberapa perkara tersebut telah disampaikandalam halaman 61 dan 62 Eksepsinya yaitu: Gugatan perbuatan melawan hukum; Gugatan pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor 71/Pdt.P/2007/PN.Dpk. tanggal 3 Oktober 2007; Gugatan pembatalan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89Sisa/Pondokcina, dari atas nama Soeprajono menjadi atas namaTergugat dan Tergugat II; Gugatan pembatalan Akta Jual Beli Nomor 247/2011 tanggal14 November 2011 yang dibuat Turut Tergugat II; Gugatan pembatalan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 89Sisa/Pondokcina, dari atas nama Tergugat dan Tergugat II menjadiatas nama Tergugat III;Menurut M.

ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Tergugat tidakmenyangkut tentang kompetensi/ wewenang mengadili, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa eksepsi para Tergugat tersebut tidak perlu diputus tersendirinamun diputus dan dipertimbangkan bersamasama dengan pokok perkara, danuntuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dan tanggapan tersebut MajelisHakim menilai bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Para Penggugat telahjelas yakni tentang pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor28/Pdt.P/2019/PN AMP tanggal 15 April 2019 dan Penetapan PengadilanNegeri Nomor 29/Pdt.P/2019/PN AMP tanggal 15 April 2019.

Para Penggugat tidak pernahmenyetujui bahkan tidak pernah mendengar peristiwa pengangkatan anak oleh Made Cawi terhadap Para Tergugat bahkan tidak benar telah terjadi pemerasanpengangkatan anak pada tanggal 30 Desember 1979 karena Made Cawisudah meninggal dunia tahun 1975 dan upacara pemerasan tidak pernahdisiarkan atau diumumkan di banjar sebagai salah satu syarat sahnya prosespengangkatan anak menurut hukum adat Bali, oleh karenanya Para Penggugatmemohon pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura

bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada halhal yang diajukan lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah agar pengadilan menyatakan Penggugat sebagai ahli warisdari almarhum Tuan Bustam Effendi dan Almarhum Nyonya Sophia Manibuyserta pembatalan

Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor25/Pdt/P/1990/PN.Mkw tanggal 22 Desember 1990 sebagaimana dalamuraian gugatan diatas;Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitaspanggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, makaTergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruhorang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkanbahwa Penggugat adalah anak kandung sah dari Perkawinan